Glossary

Apa Itu Greenwashing dan Bagaimana Brand Menghindarinya?

Kenali pengertian greenwashing, bentuk klaim lingkungan yang menyesatkan, aturan di Indonesia, serta cara brand menjaga kredibilitas komunikasi keberlanjutan.

Greenwashing
Daftar isi

Label ramah lingkungan kini banyak digunakan pada kemasan, iklan, dan laporan perusahaan. Namun, ketika klaim tersebut tidak dapat dibuktikan, pesan yang semula dimaksudkan untuk membangun citra positif justru dapat memicu krisis kepercayaan. Praktik penyampaian klaim lingkungan yang menyesatkan inilah yang dikenal sebagai greenwashing.

Bagi brand, risiko greenwashing bukan sekadar persoalan etika komunikasi. Klaim yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menimbulkan masalah perlindungan konsumen dan reputasi. Karena itu, setiap pesan tentang keberlanjutan perlu didukung data yang jelas, dapat diverifikasi, dan tidak menutupi dampak lingkungan lainnya.

Apa Itu Greenwashing dalam Komunikasi Brand

Greenwashing adalah praktik menyampaikan klaim ramah lingkungan atau berkelanjutan yang menyesatkan, berlebihan, atau tidak dapat dibuktikan. Praktik ini dapat dilakukan melalui iklan, kemasan, label, hingga laporan keberlanjutan perusahaan.

Salah satu bentuknya adalah menonjolkan aspek positif dari suatu produk tanpa menjelaskan dampak lingkungan lain yang relevan. Misalnya, brand mengklaim kemasannya ramah lingkungan karena menggunakan sebagian bahan daur ulang, tetapi tidak menjelaskan bahwa sebagian besar kemasan tersebut tetap sulit dikumpulkan atau didaur ulang.

Kajian hukum yang diterbitkan pada Februari 2026 juga menyoroti persoalan klaim lingkungan yang hanya berfokus pada aspek penggunaan produk, tanpa mempertimbangkan proses produksi, sumber bahan baku, dan dampak jangka panjangnya.

Dengan demikian, klaim keberlanjutan tidak cukup hanya terdengar positif. Brand perlu memastikan bahwa pesan tersebut menggambarkan kondisi produk atau kegiatan bisnis secara menyeluruh dan proporsional.

Bentuk-Bentuk Greenwashing

Praktik ini dapat muncul dalam beberapa bentuk yang umum ditemukan pada iklan, kemasan, dan komunikasi perusahaan.

1. Klaim Umum Tanpa Bukti

Istilah seperti ramah lingkungan, eco-friendly, hijau, atau berkelanjutan sering digunakan tanpa penjelasan mengenai ukuran dan dasar klaimnya. Padahal, istilah tersebut memiliki cakupan yang luas.

Tanpa informasi pendukung, konsumen sulit mengetahui aspek lingkungan apa yang sebenarnya diperbaiki. Brand sebaiknya menjelaskan indikator yang digunakan, seperti persentase bahan daur ulang atau pengurangan emisi dalam proses produksi.

2. Label atau Sertifikasi yang Tidak Terverifikasi

Logo atau label hijau yang dibuat sendiri dapat memberi kesan bahwa produk telah melalui penilaian independen. Padahal, label tersebut belum tentu diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau memenuhi standar tertentu.

Penggunaan simbol yang menyerupai sertifikasi resmi juga berisiko membingungkan konsumen. Karena itu, brand perlu memastikan sumber, kriteria, dan ruang lingkup setiap label lingkungan yang digunakan.

3. Klaim Parsial yang Menyembunyikan Dampak Lain

Bentuk ini terjadi ketika brand hanya menonjolkan satu aspek positif tanpa menjelaskan dampak lingkungan lain yang material.

Contohnya, kemasan diklaim dapat didaur ulang, tetapi terdiri dari beberapa lapisan bahan yang sulit dipisahkan dan belum memiliki sistem pengumpulan yang memadai. Satu keunggulan tidak seharusnya digunakan untuk menggambarkan keseluruhan produk sebagai ramah lingkungan.

Aturan yang Perlu Diperhatikan Brand di Indonesia

Indonesia belum memiliki satu regulasi khusus yang secara komprehensif mendefinisikan dan mengatur greenwashing. Namun, sejumlah ketentuan perlindungan konsumen dan lingkungan hidup sudah dapat menjadi dasar untuk menilai klaim yang menyesatkan.

1. Perlindungan Konsumen dan Informasi Lingkungan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan jasa melalui Pasal 4 huruf c.

Undang-undang tersebut juga melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan pada label atau iklan melalui Pasal 8. Sementara itu, Pasal 10 mengatur larangan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, manfaat, harga, dan jaminan barang atau jasa.

Di sisi lingkungan hidup, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan untuk memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.

2. Ketentuan Label Ramah Lingkungan

Indonesia juga memiliki ketentuan yang mengatur label ramah lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup menjadi salah satu landasan pengaturan instrumen tersebut.

Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 mengatur pencantuman logo ekolabel.

Aturan tersebut penting diperhatikan brand yang menggunakan label lingkungan dalam komunikasi produk. Penggunaan label tidak boleh menciptakan kesan seolah-olah produk telah memenuhi standar tertentu apabila persyaratan dan proses penilaiannya tidak dapat dibuktikan.

3. Arah Penguatan Pelaporan Keberlanjutan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 dengan tanggal efektif 1 Januari 2027. Keduanya mengadopsi standar IFRS S1 dan IFRS S2 yang berkaitan dengan pengungkapan informasi keberlanjutan dan iklim.

Di sisi lain, OJK sedang menyusun rancangan perubahan POJK Nomor 51 Tahun 2017 untuk memperkuat pelaporan dan pengungkapan informasi keberlanjutan bagi pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Perlu diperhatikan bahwa PSPK merupakan standar pengungkapan, sedangkan kewajiban penerapannya bagi perusahaan mengikuti ketentuan regulator dan tahapan implementasi yang berlaku. Brand tidak sebaiknya menganggap seluruh perusahaan otomatis memiliki kewajiban yang sama mulai 2027.

Cara Brand Menghindari Greenwashing

Langkah berikut dapat dijadikan checklist sebelum klaim lingkungan dipublikasikan melalui iklan, kemasan, website, atau laporan perusahaan.

  • Buktikan setiap klaim dengan data. Gunakan hasil uji, dokumen pendukung, atau sertifikasi dari lembaga yang dapat diperiksa. Pastikan data tersebut sesuai dengan klaim yang disampaikan.

  • Gunakan klaim yang spesifik. Sebutkan indikator yang dapat diukur, misalnya persentase bahan daur ulang, daripada hanya menggunakan istilah umum seperti ramah lingkungan.

  • Jelaskan batas klaim. Terangkan bagian produk, proses produksi, atau tahap rantai pasok yang dicakup. Hindari membuat klaim menyeluruh jika perbaikan hanya dilakukan pada satu aspek.

  • Libatkan tim lintas fungsi. Tinjau materi komunikasi bersama tim marketing, PR, legal, dan keberlanjutan sebelum dipublikasikan.

  • Gunakan verifikasi pihak ketiga. Untuk klaim yang material, pertimbangkan penilaian independen agar dasar klaim lebih mudah diperiksa.

  • Perbarui informasi secara berkala. Jika data, proses produksi, atau kondisi operasional berubah, sesuaikan klaim agar tidak lagi menggunakan informasi yang sudah tidak relevan.

Berikut contoh perbedaan klaim yang terlalu umum dan klaim yang lebih spesifik.

3c35433c-4e79-4c9c-a471-091d6c450cdc.webp

Catatan: angka pada tabel merupakan ilustrasi, bukan data atau klaim dari brand tertentu. Setiap pernyataan tetap harus didukung bukti yang sesuai.

Baca juga: Apa Itu ESG dan Mengapa Menjadi Bahan Komunikasi Reputasi Brand

Contoh Isu Greenwashing dan Klaim Lingkungan di Indonesia

Beberapa perkembangan berikut memperlihatkan bagaimana klaim keberlanjutan mulai mendapat perhatian lebih besar dari organisasi masyarakat sipil, regulator, dan pasar modal. Tidak semua kasus merupakan pelanggaran yang telah terbukti, sehingga konteks dan pihak yang menyampaikan tudingan perlu diperhatikan.

1. Skema Plastic Credit Dinilai Berisiko Menjadi Greenwashing

Pada April 2026, koalisi WALHI Jawa Timur, ECOTON, dan PPLH Bali mempublikasikan hasil investigasi terhadap tiga proyek pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Proyek yang disoroti meliputi Project STOP di Banyuwangi, proyek Danone-AQUA/Reciki di TPST Samtaku Jimbaran, Bali, serta SEArcular–Greencore di Gresik dan Surabaya.

Ketiga proyek tersebut terdaftar dalam standar pengurangan sampah plastik Verra dan berkaitan dengan skema plastic credit. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat mendanai proyek pengumpulan atau pengolahan sampah untuk mengimbangi jumlah plastik yang dihasilkan.

Namun, koalisi menyoroti persoalan keberlanjutan operasional, dampak lingkungan, dan keterbukaan data dari sejumlah proyek. Mereka menilai skema tersebut berisiko menjadi greenwashing apabila perusahaan menggunakan kredit plastik untuk membangun citra bertanggung jawab tanpa mengurangi produksi plastik dari sumbernya.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa brand tidak cukup hanya menunjukkan dukungan terhadap proyek lingkungan. Dampak yang dihasilkan, transparansi pendanaan, dan keberlanjutan program juga perlu dapat diperiksa.

2. Kebijakan Keberlanjutan APP Dikritik Greenpeace

Pada September 2025, Asia Pulp and Paper (APP) mengumumkan kebijakan baru bernama Forest Positive Policy. Kebijakan tersebut mendapat kritik dari Greenpeace Indonesia karena dinilai melemahkan sejumlah komitmen sebelumnya terkait perlindungan hutan.

Salah satu perubahan yang disoroti adalah pergeseran batas waktu komitmen tanpa deforestasi dari 2013 menjadi akhir 2020. Greenpeace juga menilai perubahan tersebut melemahkan pendekatan perlindungan hutan bernilai konservasi tinggi dan lahan gambut.

Organisasi tersebut menyebut perubahan kebijakan itu sebagai bentuk greenwashing karena dinilai lebih menonjolkan narasi keberlanjutan daripada perubahan perlindungan lingkungan di lapangan.

Kasus ini memperlihatkan pentingnya konsistensi antara komitmen keberlanjutan dan kebijakan operasional. Bagi brand, perubahan target atau standar lingkungan perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan bahwa komitmen sebelumnya hanya digunakan untuk membangun citra.

3. Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Mendapat Sorotan

Pada November 2026, WALHI dan TuK Indonesia melontarkan kritik terhadap Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Mereka menilai lembaga sertifikasi tersebut berisiko menjadi instrumen greenwashing apabila sertifikat tetap dipertahankan bagi anggota yang dituding terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan, pelanggaran HAM, serta kerusakan ekologis.

Kritik tersebut berangkat dari dugaan ketidaksesuaian antara citra keberlanjutan yang dibangun melalui sertifikasi dan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Kasus ini memperlihatkan bahwa keberadaan sertifikat tidak otomatis menghilangkan risiko reputasi. Brand yang menggunakan sertifikasi lingkungan tetap perlu memeriksa kredibilitas lembaga penerbit, cakupan penilaian, mekanisme pengawasan, dan perkembangan status sertifikat.

Perkembangan Aturan Klaim Hijau di Pasar Global dan Indonesia

Selain sorotan terhadap kasus tertentu, perubahan aturan dan standar pelaporan juga membuat brand perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan klaim keberlanjutan.

1. Aturan Klaim Lingkungan Uni Eropa Mulai Diterapkan

Direktif Uni Eropa 2024/825 mulai diterapkan pada 27 September 2026. Aturan ini memperketat perlindungan konsumen dari praktik pemasaran yang menyesatkan, termasuk klaim lingkungan yang terlalu umum dan label keberlanjutan yang tidak didukung skema sertifikasi atau otoritas publik.

Istilah seperti hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan tidak dapat digunakan begitu saja tanpa dasar yang memadai. Aturan tersebut relevan bagi brand yang memasarkan produk ke negara-negara Uni Eropa karena materi iklan, label, dan informasi produk perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di pasar tujuan.

2. Verifikasi Laporan Keberlanjutan Menjadi Perhatian di Indonesia

Dalam IDX Channel ESG Conference pada Juli 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan bahwa 87 persen perusahaan tercatat telah menerbitkan laporan keberlanjutan untuk 2025. Namun, baru 13 persen laporan yang memperoleh verifikasi pihak ketiga.

Pada periode yang sama, BEI juga mencatat 58 persen perusahaan telah melaporkan emisi Scope 1 dan Scope 2, sedangkan 32 persen telah melaporkan emisi Scope 3.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi keberlanjutan masih perlu diperkuat, terutama dari sisi verifikasi dan kelengkapan data. Bagi brand, publikasi laporan saja belum cukup untuk membangun kredibilitas apabila informasi penting di dalamnya tidak memiliki dasar yang jelas.

3. BEI Meluncurkan IDX Green Equity Designation

Pada 28 Agustus 2026, BEI meluncurkan IDX Green Equity Designation untuk memberikan penanda bagi saham perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria hijau atau transisi.

Penetapan ini bersifat sukarela dan didasarkan pada kriteria yang mengacu pada Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia serta prinsip dari World Federation of Exchanges. Proses penilaian juga melibatkan penyedia reviu eksternal.

Status tersebut tidak berlaku permanen. Perusahaan perlu melakukan penilaian berkala dan memperbarui informasi yang relevan agar tetap memenuhi kriteria.

Inisiatif ini menunjukkan bahwa klaim dan aktivitas keberlanjutan semakin diarahkan pada proses penilaian yang dapat diperiksa. Namun, IDX Green Equity Designation merupakan penanda bagi saham perusahaan, bukan sertifikasi bahwa seluruh produk atau aktivitas brand otomatis ramah lingkungan.

Pertanyaan Seputar Greenwashing

Berikut beberapa pertanyaan yang sering muncul di tim marketing dan PR ketika brand menyampaikan klaim keberlanjutan.

1. Apakah Semua Klaim Ramah Lingkungan Termasuk Greenwashing?

Tidak. Klaim lingkungan yang spesifik, benar, proporsional, dan dapat dibuktikan bukan termasuk greenwashing. Masalah muncul ketika informasi yang disampaikan menyesatkan atau memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2. Apakah Greenwashing Dapat Dikenai Sanksi di Indonesia?

Dapat, bergantung pada bentuk klaim dan pelanggaran yang terjadi. Ketentuan perlindungan konsumen dan lingkungan hidup dapat menjadi dasar penindakan terhadap informasi yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum.

Namun, tidak setiap klaim lingkungan yang kurang spesifik otomatis merupakan tindak pidana. Penilaiannya bergantung pada fakta, bukti, dan ketentuan yang relevan.

3. Apa Bedanya Greenwashing dengan Campaign Keberlanjutan Biasa?

Campaign keberlanjutan yang bertanggung jawab menyampaikan capaian, metode, dan keterbatasan secara terbuka. Sebaliknya, greenwashing menonjolkan citra positif tanpa dukungan bukti yang memadai atau dengan menyembunyikan dampak lain yang relevan.

4. Bagaimana UMKM Menghindari Greenwashing?

UMKM dapat memulai dari klaim sederhana yang benar-benar dapat dibuktikan, seperti jenis bahan kemasan, penggunaan material daur ulang, atau cara pengiriman produk. Simpan dokumen pendukung dan hindari menggunakan label ramah lingkungan secara umum apabila belum memiliki dasar yang jelas.

Klaim lingkungan yang kuat berdiri di atas bukti, bukan sekadar kata sifat. Brand yang terbiasa menjelaskan indikator, batas klaim, dan sumber data akan lebih siap menghadapi pertanyaan publik maupun perubahan aturan.

Dalam komunikasi keberlanjutan, menyampaikan keterbatasan bukan berarti melemahkan citra brand. Justru, keterbukaan mengenai capaian yang sudah diraih dan hal yang masih perlu diperbaiki dapat membantu membangun kepercayaan dalam jangka panjang.

Menguatkan Klaim Keberlanjutan dengan Bukti dari Konsumen

Anda dapat menjajaki kolaborasi dengan Key Opinion Consumer (KOC), yaitu konsumen biasa yang membagikan pengalaman nyata setelah menggunakan produk atau layanan, melalui seedbacklink. Pengalaman pemakai sungguhan dapat melengkapi klaim yang sudah didukung data, bukan menggantikan bukti teknis atau sertifikasi lingkungan.

Untuk menyebarkan informasi resmi mengenai kebijakan dan capaian keberlanjutan, seedbacklink juga menyediakan jasa press release, jasa backlink media, jasa backlink blog, dan jasa SEO sebagai pelengkap strategi komunikasi brand.

Beri nilai artikel ini:

4.5/5 (56 votes)

Tandai kami agar artikel terbaru kami selalu muncul untuk Anda.

Add as a preferred source on Google
Tampil di Media & Blog Made Easy! Daftar Sekarang di seedbacklink